Ketua Pengadilan  Tinggi Agama (PTA) Samarinda  Drs.HM Manshur SH beserta jajarannya bersilaturahmi  dengan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi

POSKOTAKALTIMNEWS.COM.SAMARINDA-Ketua Pengadilan  Tinggi Agama (PTA) Samarinda  Drs.HM Manshur SH beserta jajarannya bersilaturahmi  dengan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, sekaligus memaparkan program kerjanya dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Hadi Mulyadi sangat mendukung upaya Pengadilan Tinggi Agama   Samarinda, dalam peningkatan kinerja dan palayanan kepada masyarakat, yang sebelumnya PTA Samarinda sudah menyandang predikat  wilayah babas  korupsi (WBK) pada tahun 2019,  dan tahun ini ditingkatkan menjadi   Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 

“kita sangat mendukung, upaya yang dilakukan PTA Samarinda untuk terus meningkatkan kinerja dan palayanan kepada masyarakat, termasuk  predikat  dari wilayah bebas korupsi  ditingkatkan menjadi  zona integritas menuju birokrasi bersih melayani, dan ini patut kita apresiasi,’kata Hadi Mulyadi, saat bersilaturahmi dengan Ketua PTA  Samarinda, yang berlangsung di Ruang Kerja Wagub Kaltim, Rabu (25/8/2021).

Selain peningkatan dari  WBK  menuju  WBBM,  Hadi Mulyadi juga mengharapkan PTA Samarinda, bisa melakukan inovasi  dan aplikasi terus ditingkatkan terus,  dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat, sehingga target PTA Samarinda menuju  wilayah birokrasi bersih melayanai dapat tercapai

 HM Manshur mengatakan selain memaparkan upaya kinerja menuju WBBM, PTA Samarinda juga mempuyai inova yaitu produk pengadilan agama terhadap masyarakat yang bercerai, karena terkait dengan perubahan  data kependudukan, terus diupayankan layanan yang efektif, efisien terhadap orang yang bercerai itu mengambil produk akte cerai atau perubahan Kartu Keluarga (KK) itu akan diambil di pengadilan tinggi agama, dan proses tersebut sudah mulai berjalan.

“Alhamdulillah satu upaya kami dalam memberikan pelayan yang efektif dan efesien dan meringankan masyarakat dalam pengambilan produk, baik produk pengadilan agama maupun perubahan kartu penduduk dan  KK, di satu lokasi yaitu di pengadilan agama, dan itu terus disosialisasikan dan sudah berjalan,”tandas Manshur.(mar)